Nah Loh Kesulitan Lahan Jadi Kendala Pengembang Rumah Subsidi di Sumut

Makin sulitnya peroleh tanah terjangkau untuk pembangunan rumah rakyat bersubsidi juga dikeluhkan pengembang rumah subsidi di Sumatera Utara. Beberapa besar lahan di beberapa daerah yang berdekatan dengan Kota Medan selalu melambung karena tidak ada kontrol dari pemerintah. Mengakibatkan, tempat perumahan subsidi untuk MBR makin menjauh dari pusat-pusat kota.

“Oleh karenanya, kami begitu mensupport gagasan Kementerian Agraria Tata Ruangan serta BPN untuk membuat bank tanah di semua daerah yang satu diantaranya untuk perumahan rakyat, ” ungkap Direktur Paling utama Cendana Karya Graha Group, Dhody Thahir pada Liputan6. com di Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Sesungguhnya, ungkap dia, banyak lahan di sekitaran Kota Medan yang dapat dipakai untuk pembangunan rumah subsidi. Tetapi, lahan-lahan idle itu dikuasai perusahaan punya negara yang semestinya mungkin dialih-fungsi untuk perumahan.

Dia berikan contoh tanah-tanah eks PTPN dapat jadikan land banking. Hal itu telah diusulkan lama, tapi hingga sekarang ini belumlah ada perubahan bermakna. Merapat yuk karena ada info harga tandon air penyu, harga toren air bekas.

Walau sebenarnya, untuk keberpihakan pada rakyat, mungkin 30 % lahan PTPN II itu dikerjasamakan dengan pengembang lewat alur B to B, atau pengembang beli dengan harga lebih murah karna juga akan dibuat rumah MBR.

Menurut Dhodi, Program Sejuta Rumah (PSR) kuncinya ada di tangan pemerintah, termasuk juga pemerintah daerah. Ia juga menyerahkan problem penyediaan lahan pada pemerintah. Tetapi pengembang menyerahkan diri untuk menolong tanggung jawab sediakan tempat tinggal untuk MBR.

“Membangun rumah subsidi itu dari sisi untung pasti jauh sekali dari membuat project komersial. Namun ini yaitu pengorbanan untuk menolong pemerintah, ” tutur pengembang yang telah 20 th. memiliki pengalaman membuat perumahan bersubsidi itu.

Cendana Karya Graha th. ini diprediksikan bisa membuat sekitaran 5. 000 unit rumah subsidi di beberapa tempat diantaranya di Namorambe serta TanjungMorawa (Deliserdang) serta di Langkat.

“Terus jelas, saat ini kondisi pasar saat ini kurang untungkan. Tetapi, kami juga akan membuat selalu rumah subsidi. Paling tidak saat ini telah terbangun sekitaran 2. 000 unit, ” kata Dhody Thahir yang Wakil Sekjen DPP Realestat Indonesia (REI) itu.

Terkecuali ketersediaan lahan, problem beda yang jadi masalah untuk pembangunan rumah subsidi di Sumut yaitu banyak calon konsumen yg tidak lolos BI Checking karna mempunyai banyak utang credit mengkonsumsi hingga dipandang tidak bankable.

“Banyak yang di-reject bank. Bila yang diwawancara umpamanya 100 orang, yang lolos paling 10 orang. Terlebih untuk pasar PNS, umumnya bila SK-nya telah keluar segera diagunkan, hingga 1/2 upahnya telah untuk bayar angsuran. Masalah begini banyak, hingga memerlukan ketentuan lebih longgar tanpa ada meremehkan sikap kehati-hatian untuk mendorong realisasi PSR, ” berharap Dhody.

Jalan keluar beda, dia mendorong supaya uang muka untuk MBR yang menginginkan beli rumah subsidi dibantu oleh Bank Dunia hingga menolong keterjangkauan orang-orang.

Berkaitan perizinan untuk pembangunan rumah bersubsidi, dia lihat beberapa besar kepala daerah belum juga lakukan terobosan bermakna. Terbitnya PP No 64 Th. 2016 juga belum juga banyak berikan dampak.

Menurut Dhody, pengembangan lewat DPD REI Sumut telah memberitahu tentang regulasi untuk memudahkan perizinan untuk rumah MBR. Tetapi, prinsip pada daerah sedikit beralih.