Disaat Harga Pangan Melonjak, Jangan Salahkan Pedagang Pasar Tradisional

Instansi Center of Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebutkan, wacana dari beberapa pihak untuk buat undang-undang mengenai harga pangan dinilai punya potensi merugikan pedagangan kecil. Walau sebenarnya pedagang kecil adalah rantai distribusi perlu di pasar tradisionil.

Peneliti CIPS bagian perdagangan Hizkia Respatiadi menyebutkan ada UU mengenai harga pangan tidak efisien untuk menangani problem tingginya harga di market.

“Para pedagang kecil di pasar-pasar tradisionil tidak dapat serta-merta disalahkan jadi penyebabnya tingginya harga, ” tuturnya di Jakarta, Kamis (29/6/2017).

Baca juga: Harga Mesin Cuci – Harga Pasir

Menurut Hizkia, apabila diliat dari system distribusi saat ini, pihak yang ambil sisi laba paling besar malah ada saat bahan pangan dalam system distribusi itu belum juga masuk ke pasar eceran. Dia memiliki pendapat kalau jika ketentuan ini dipaksakan, beberapa pedagang kecil juga akan tidak untung serta bisa saja banyak yang juga akan gulung tikar.

” Bila UU ini disahkan, kesejahteraan mereka juga akan jadi taruhannya, dimana mereka juga akan susah untuk peroleh laba yang layak dari hasil berdagangnya, ” tuturnya.

Hizkia merekomendasikan kalau hal paling baik yang semestinya dikerjakan pemerintah yaitu mengizinkan perusahaan swasta yang penuhi prasyarat untuk turut dan dalam sistem importasi. Dengan hal tersebut, lanjutnya, beberapa pedagang kecil bisa peroleh barang dagangannya dengan harga yang lebih murah serta tidaklah perlu sekali lagi menjualnya dengan harga yang terlalu tinggi.

” Selanjutnya customer juga bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih terjangkau, ” tutur Hizkia.

Baca juga: Harga Triplek & Multiplek – Harga Paku

Terlebih dulu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyarankan pada pemerintah untuk membuat undang-undang harga pangan supaya langkah pengendalian harga bisa ditata dengan struktural serta mempunyai landasan hukum yang kuat.

Menurut Agus di Jakarta, regulasi yang kuat seperti dibuatnya undang-undang, adalah penyesuaian dari negara-negara beda yang mempunyai kemampuan pengendalian harga pangan yang tambah baik. Agus mencontohkan di Malaysia, regulasi pengendalian harga telah ada mulai sejak 1946 saat Negeri Jiran itu memberlakukan tindakan pengendalian harga (price control act) yang lalu dilanjutkan pada 1961 dengan tindakan pengendalian supply (suplai control act).

Diluar itu, pemerintah juga diinginkan bisa selekasnya membuat badan pangan nasional yang mempunyai tujuan diantaranya untuk menyetabilkan harga pangan strategis hingga dapat juga menangani beragam efek yang lain seperti kartel pangan.